Skip to main content

Kebijakan sumber daya alam di Indonesia

sumber : iclg.com >

Kebijakan Lingkungan dan Penegakannya

1.Apa dasar kebijakan lingkungan di yurisdiksi Indonesia dan lembaga / badan mana yang mengatur dan menegakkan hukum lingkungan?

Perlindungan lingkungan di Indonesia pada prinsipnya diatur oleh UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015), yang memberikan otonomi daerah kepada Pemerintah daerah, termasuk perlindungan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup dirumuskan di tingkat nasional maupun daerah.

UU Lingkungan terutama dikelola dan ditegakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (“KLH”), Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Lembaga lain juga telah dibentuk untuk menangani isu-isu khusus terkait dengan perlindungan lingkungan, misalnya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (“BPLHD”) untuk pengendalian daerah,

Komisi Penilai AMDAL untuk mengelola penilaian dampak lingkungan ("AMDAL"), Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk pengendalian sumber daya air, dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

2 Pendekatan apa yang diambil lembaga / badan tersebut untuk penegakan hukum lingkungan?

KLH, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing - untuk tujuan antara lain melindungi dan mengelola lingkungan, serta mengawasi kepatuhan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan / atau kegiatan di wilayahnya terhadap peraturan terkait. di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan dengan izin lingkungan - dapat mengangkat pejabat pengawas lingkungan dari kalangan pegawai negeri pada instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.

Setiap provinsi dan kabupaten / kota memiliki instansi teknis yang membidangi lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Misalnya, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (“BPLHD”), yang didirikan di tingkat provinsi atau kabupaten / kota, memantau dan mengendalikan kegiatan yang dapat merusak lingkungan, melaksanakan kebijakan lingkungan yang dirumuskan oleh KLH, dan mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar lingkungan. peraturan.

Komisi Penilai AMDAL menilai dokumen lingkungan dan memberikan masukan dan pertimbangan dasar untuk pengambilan keputusan dan kelayakan lingkungan usaha / kegiatan kepada KLH, Gubernur, atau Bupati / Walikota. Dewan Sumber Daya Air Nasional merumuskan peraturan nasional dan strategi pengelolaan sumber daya air, dan memberikan pertimbangan untuk penentuan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengendalian dan evaluasinya.

KLH baru-baru ini membentuk Satuan Keamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Hutan yang melakukan kegiatan untuk mengurangi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan.

1.3 Sejauh mana otoritas publik diperlukan untuk memberikan informasi terkait lingkungan kepada orang-orang yang berkepentingan (termasuk anggota masyarakat)?

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, setiap orang berhak mengakses data atau informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk umum, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, laporan, dan evaluasi hasil lingkungan. pemantauan, baik untuk kepatuhan atau perubahan kualitas lingkungan dan rencana tata letak.

UU Lingkungan Hidup mewajibkan KLH, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk mempublikasikan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan serta menyelenggarakan partisipasi masyarakat, terutama untuk memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam audiensi yang merupakan bagian dari keputusan izin lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan dan Peraturan KLH No. 6 tahun 2011, KLH memiliki sistem informasi publik lingkungan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mempublikasikan informasi sesuai permintaan dari publik dan mengumumkan, antara lain, situs web resmi KLH dan papan pengumuman. .


Izin Lingkungan

1 Kapan izin lingkungan diperlukan, dan apakah izin lingkungan dapat dialihkan dari satu orang ke orang lain?

Izin lingkungan diperlukan untuk mendapatkan izin usaha untuk setiap usaha dan / atau kegiatan yang membutuhkan AMDAL atau Program Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (“UKL – UPL”).

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012, kriteria usaha dan / atau kegiatan yang memerlukan AMDAL mencakup kriteria yang: menyebabkan perubahan pada pembentukan lahan dan lanskap; mengeksploitasi sumber daya alam, baik terbarukan maupun tidak terbarukan; berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan / atau kerusakan serta pemborosan dan perusakan sumber daya alam dalam pemanfaatannya; dan menerapkan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi signifikan untuk mempengaruhi lingkungan. UKL – UPL antara lain diperlukan untuk usaha dan / atau kegiatan yang tidak memenuhi kriteria persyaratan memiliki AMDAL,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 27 tahun 2012, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha, izin lingkungan dapat dialihkan dari pemilik awal kepada penggantinya dengan mengajukan permohonan perubahan lingkungan yang ada. izin kepada KLH, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2 Hak apa yang ada untuk mengajukan banding terhadap keputusan regulator lingkungan untuk tidak memberikan izin lingkungan atau sehubungan dengan kondisi yang tercantum dalam izin lingkungan?

Peraturan lingkungan tidak memberikan hak banding atas keputusan tersebut.

Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), keputusan-keputusan pejabat administrasi Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum, dapat menjadi dasar gugatan di pengadilan administratif.

Oleh karena itu, keputusan regulator lingkungan yang tidak memberikan izin lingkungan dapat dibawa ke pengadilan administrasi. Peraturan KLH No. 17 tahun 2012 memperbolehkan siapa saja untuk mengajukan gugatan di PTUN atas keputusan izin lingkungan.

3 Apakah perlu melakukan audit lingkungan atau penilaian dampak lingkungan terutama untuk industri yang berpolusi atau instalasi / proyek lain?

Bisnis / aktivitas apa pun yang mungkin berdampak signifikan terhadap lingkungan memerlukan AMDAL. Ini termasuk industri Polusi atau instalasi / proyek.

Kriteria dampak signifikan dan jenis usaha / kegiatan yang membutuhkan AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 (seperti yang dijelaskan pada pertanyaan 2.1. Di atas).

Audit Lingkungan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap persyaratan dan kebijakan Pemerintah hanya diperlukan untuk bisnis atau kegiatan 'berisiko tinggi' tertentu (misalnya, petrokimia, kilang minyak dan gas, dan pembangkit listrik tenaga nuklir) dan jika terjadi ketidakpatuhan terhadap peraturan .

4 Kekuatan penegakan hukum apa yang dimiliki oleh regulator lingkungan sehubungan dengan pelanggaran izin?

Sanksi administratif dapat dikenakan untuk pelanggaran izin lingkungan.

Ini termasuk peringatan tertulis, tindakan wajib (termasuk penghentian produksi atau semua kegiatan bisnis, pembatalan fasilitas produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan barang atau peralatan yang berpotensi menyebabkan pelanggaran, dan tindakan lainnya. ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan) dan penangguhan, atau pencabutan, izin lingkungan. Memperbaiki kerusakan yang terjadi pada lingkungan mungkin juga diperlukan.


Limbah

1 Bagaimana limbah didefinisikan dan apakah kategori limbah tertentu melibatkan tugas atau kendali tambahan?

Undang-Undang Lingkungan membagi limbah menjadi:

(a) residu dari suatu usaha / kegiatan; dan

(b) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“B3”) yaitu sisa suatu usaha / kegiatan yang mengandung zat, energi dan / atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan / atau jumlahnya dapat mencemari baik secara langsung maupun tidak langsung. dan / atau merusak lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan hidup manusia serta bentuk kehidupan lainnya.

UU Lingkungan Hidup mewajibkan semua penghasil Limbah B3 atau bahan B3 kadaluarsa untuk mengelola Limbah B3 dan memiliki izin dari KLH, Gubernur dan / atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya menurut PP No. 101 Tahun 2014 (“PP 101/2014”), Penghasil Limbah B3 wajib melaksanakan pengelolaan Limbah B3, meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan / atau penimbunan Limbah B3. PP 101/2014 membagi Limbah B3 menjadi dua kategori berdasarkan risikonya:

(i) Limbah B3 yang bersifat akut dan berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan (“Limbah B3 Kategori 1”); dan

(ii) Limbah B3 yang memiliki efek tertunda dan berdampak tidak langsung pada manusia dan lingkungan serta toksisitas subkronis atau kronis (“Limbah B3 Kategori 2”). Menurut sumbernya, Limbah B3 terdiri dari: (i) Limbah B3 dari sumber non spesifik; (ii) Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 tumpah, atau B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3; dan (iii) Limbah B3 dari sumber spesifik baik dari sumber umum spesifik maupun sumber khusus khusus.

2 Sampai sejauh mana produsen limbah diperbolehkan menyimpan dan / atau membuangnya di tempat produksinya?

Berdasarkan PP 101/2014, produsen Limbah B3 dapat menyimpan hingga 50kg Limbah B3 per hari hingga 90 hari setelah produksi. Jika Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50kg per hari, produsen dapat menyimpan Limbah B3 selama 180 hari setelah produksi untuk Limbah B3 Kategori 1, dan 365 hari setelah produksi untuk Limbah B3 Kategori 2 dari sumber non spesifik dan sumber umum spesifik.

Untuk Limbah B3 Kategori 2 dari sumber khusus tertentu, produsen dapat menyimpan Limbah B3 tersebut selama 365 hari setelah produksi. Produsen harus memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk menyimpan Limbah B3. Lisensi ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang.

3 Apakah produsen limbah tetap memiliki kewajiban sisa sehubungan dengan limbah yang telah mereka pindahkan ke orang lain untuk dibuang / diolah di luar lokasi (misalnya jika penerima pengalihan / pembuang akhir bangkrut / menghilang)?

Berdasarkan PP 101/2014, pemindahan Limbah B3 ke pihak lain untuk dibuang / diolah di luar lokasi tidak mengurangi tanggung jawab produsen atas pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Oleh karena itu, produsen tetap memiliki kewajiban sisa untuk Limbah B3-nya.

4 Sejauh mana produsen limbah memiliki kewajiban terkait pengambilan kembali dan pemulihan limbah mereka?

PP 101/2014 mewajibkan produsen Limbah B3 untuk melaksanakan pengelolaan Limbah B3, meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan kepemilikan izin yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang mungkin timbul dari Limbah B3 dan juga mengurangi pembuangan Limbah B3, sehingga utamanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak dapat melakukannya, dapat mengalihkan kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 kepada pihak lain yang memiliki izin terkait. Namun demikian, Penghasil Limbah B3 tetap bertanggung jawab atas Limbah B3 yang mereka hasilkan bahkan setelah dipindahkan dan / atau diekspor ke pihak ketiga untuk dibuang atau dikelola.

Kewajiban

1 Jenis kewajiban apa yang dapat timbul jika ada pelanggaran hukum dan / atau izin lingkungan, dan pertahanan apa yang biasanya tersedia?

Undang-undang Lingkungan memiliki ketentuan tanggung jawab yang ketat yang berlaku untuk setiap pihak yang terlibat dalam bisnis dan / atau kegiatan yang menggunakan B3, memproduksi dan / atau mengelola Limbah B3 dan / atau menyebabkan ancaman serius terhadap lingkungan sehingga bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan. tanpa penggugat harus membuktikan bahwa pihak tersebut bersalah.

Terdakwa dapat berargumen bahwa kompensasi yang dapat dimintakan harus dibatasi pada jumlah tertentu sesuai dengan Peraturan KLH No. 7 tahun 2014 tentang Kompensasi untuk Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan (“Peraturan KLH 7/2014”) sebagai pedoman untuk menghitung kompensasi dan tindakan perbaikan yang harus diambil.

2 Dapatkah operator bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan meskipun aktivitas pencemaran beroperasi dalam batas izin?

UU Lingkungan Hidup menerapkan prinsip tanggung jawab yang ketat, yang berarti bahwa meskipun orang yang dinyatakan bersalah tidak bersalah atau lalai, dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

3 Dapatkah direktur dan pejabat perusahaan menarik tanggung jawab pribadi atas kesalahan lingkungan, dan sejauh mana mereka dapat memperoleh asuransi atau mengandalkan perlindungan ganti rugi lain sehubungan dengan kewajiban tersebut?

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan / atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Jika kejahatan dilakukan atas perintah direktur atau pejabat perusahaan lainnya, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Peraturan KLH No. 18 tahun 2009 (“Peraturan KLH 18/2009”) mensyaratkan perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pengelolaan limbah B3 memiliki perlindungan asuransi lingkungan sekurang-kurangnya Rp5 miliar. Direksi dan pejabat lainnya hanya boleh memiliki asuransi untuk pengelolaan Limbah B3.

4 Apa implikasi yang berbeda dari perspektif kewajiban lingkungan dari penjualan saham di satu sisi dan pembelian aset di sisi lain?

Terlepas dari penjualan saham, tanggung jawab lingkungan tetap ada pada perusahaan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli melakukan intervensi dengan memberikan perintah atau memimpin aktivitas yang mengarah pada tanggung jawab lingkungan untuk, atau atas nama, perusahaan.

Pembeli aset tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan apa pun yang disebabkan oleh perusahaan. Tanggung jawab dapat dialihkan kepada pembeli jika diakui dalam perjanjian jual beli.

5 Sejauh mana pemberi pinjaman dapat bertanggung jawab atas kesalahan lingkungan dan / atau biaya perbaikan?

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan, tanggung jawab atas pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha dipegang oleh badan usaha dan / atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dari setiap kejahatan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. .

Pemberi pinjaman hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan lingkungan atau biaya perbaikan sejauh yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.


Lahan Terkontaminasi

1 Apa pendekatan tanggung jawab atas kontaminasi (termasuk kontaminasi historis) tanah atau air tanah?

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan, pihak yang bersalah mencemari tanah atau air tanah mungkin diminta untuk melakukan tindakan tertentu dan / atau membayar kompensasi.

Tindakan tersebut dapat mencakup pemulihan pencemaran dan / atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi pencemaran atau perusakan yang berulang, dan tindakan tertentu untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.

2 Bagaimana tanggung jawab dialokasikan di mana lebih dari satu orang bertanggung jawab atas kontaminasi?

Tanggung jawab dialokasikan melalui keputusan pengadilan atau persetujuan yang dicapai melalui kesepakatan di antara para pihak yang berselisih melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan.

3 Jika program remediasi lingkungan "disetujui" dengan regulator lingkungan, dapatkah regulator kembali dan memerlukan pekerjaan tambahan atau dapatkah pihak ketiga menggugat perjanjian tersebut?

Setelah para pihak menandatangani perjanjian penyelesaian yang diremediasi di luar pengadilan, mereka harus mendaftarkan perjanjian penyelesaian dengan pengadilan negeri untuk mendapatkan akta penyelesaian yang dapat diberlakukan secara hukum. Kemudian, tidak ada pihak, atau pihak ketiga mana pun yang dapat menggugat perjanjian tersebut.

4 Apakah seseorang memiliki hak tindakan pribadi untuk mencari kontribusi dari pemilik sebelumnya atau penghuni tanah yang terkontaminasi ketika pemilik tersebut menyebabkan, secara keseluruhan atau sebagian, kontaminasi; dan sejauh mana mungkin pencemar untuk mengalihkan risiko tanggung jawab tanah yang terkontaminasi kepada pembeli?

Siapapun yang menderita kerugian karena kontaminasi oleh pemilik atau penghuni sebelumnya berhak mengambil tindakan untuk mencari ganti rugi. Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, pencemar bertanggung jawab untuk mengelola lahan yang tercemar Limbah B3 yang dihasilkannya. Oleh karena itu, kewajiban tidak dapat dialihkan kepada pembeli, kecuali pembeli mengakui risiko Limbah B3 dalam perjanjian jual beli.

5 Apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk mendapatkan dari pencemar, kerusakan moneter untuk kerugian estetika aset publik, misalnya sungai?

Ya, berdasarkan Peraturan KLH 7/2014, estetika merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menghitung kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.


Kekuasaan Regulator

1 Kewenangan apa yang harus dimiliki oleh pengatur lingkungan untuk menghasilkan dokumen, mengambil sampel, melakukan inspeksi lokasi, mewawancarai karyawan, dll.?

Pejabat pengawas lingkungan yang ditunjuk oleh KLH, Gubernur, dan Bupati / Walikota memiliki kewenangan dan kewenangan untuk memantau dan memeriksa peralatan serta mengambil sampel dan foto, berdasarkan UU Lingkungan Hidup.

Hal ini untuk memastikan kepatuhan semua pihak yang bisnis / kegiatannya dicakup oleh peraturan lingkungan dan manajemen.


Kewajiban Pelaporan / Pengungkapan

1 Jika polusi ditemukan di suatu situs, atau ditemukan bermigrasi ke luar situs, haruskah hal itu diungkapkan kepada regulator lingkungan atau pihak ketiga yang berpotensi terkena dampak?

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, pelaporan adalah hak setiap orang, bukan kewajiban.

Setiap orang berhak melaporkan dugaan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup kepada Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota, kepala instansi Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.

2 Kapan dan dalam keadaan apa seseorang memiliki kewajiban afirmatif untuk menyelidiki tanah untuk kontaminasi?

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan, penyidik ​​polisi atau pegawai negeri akan menyelidiki dugaan kejahatan lingkungan setelah menerima laporan.

Mereka kemudian akan memanggil pelapor dan tersangka, diikuti oleh para saksi dan ahli untuk mengumpulkan semua fakta, dan memberikan bukti yang relevan sebelum memutuskan apakah akan menuntut.

3 Sejauh mana perlu untuk mengungkapkan masalah lingkungan, misalnya oleh penjual kepada calon pembeli dalam konteks transaksi merger dan / atau pengambilalihan?

Tidak ada persyaratan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) bagi penjual untuk mengungkapkan masalah lingkungan kepada calon pembeli.

Namun, perusahaan yang melakukan transaksi merger dan / atau pengambilalihan diharuskan untuk mengungkapkan setiap masalah yang mempengaruhi aktivitas mereka selama tahun buku berjalan. Ini mungkin termasuk masalah lingkungan.


Umum

1 Apakah mungkin menggunakan ganti rugi lingkungan untuk membatasi eksposur untuk kewajiban terkait lingkungan aktual atau potensial, dan apakah melakukan pembayaran kepada orang lain di bawah ganti rugi sehubungan dengan suatu masalah (misalnya remediasi) membebaskan potensi kewajiban pemberi ganti rugi untuk masalah itu?

Pada prinsipnya penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan / atau melakukan tindakan perbaikan, serta dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kontrak, penjual dan pembeli mungkin setuju untuk membatasi eksposur mereka terhadap tanggung jawab lingkungan. Namun, sanksi pidana tetap dapat dijatuhkan kepada perusahaan atas kejahatan lingkungan.

2 Apakah mungkin untuk melindungi kewajiban lingkungan dari neraca, dan dapatkah perusahaan dibubarkan untuk menghindari kewajiban lingkungan?

Baik melindungi kewajiban lingkungan dari neraca, atau melarikan diri dari kewajiban lingkungan melalui pembubaran perusahaan adalah mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan, kerugian harus dibayar oleh bisnis untuk setiap kerusakan lingkungan atau polusi yang disebabkan oleh aktivitasnya. Itu juga harus mengambil tindakan perbaikan dan dapat dikenakan sanksi pidana.

3 Dapatkah seseorang yang memiliki saham di perusahaan dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum lingkungan dan / atau pencemaran yang disebabkan oleh perusahaan, dan dapatkah perusahaan induk dituntut di pengadilan nasionalnya atas pencemaran yang disebabkan oleh anak perusahaan / afiliasi asing?

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan, untuk kejahatan korporasi (kejahatan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha), sanksi dijatuhkan pada entitas (diwakili oleh manajemen yang diberi kewenangan untuk bertindak atas namanya) dan / atau orang yang memberi perintah untuk melakukan kejahatan atau bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana.

Sanksi tambahan dapat diterapkan pada perusahaan, seperti penutupan perusahaan dan / atau aktivitas (seluruhnya atau sebagian) dan pengenaan kewajiban untuk memperbaiki dampak kejahatan atau untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.

Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran Hukum Lingkungan dan begitu pula perusahaan induk.

4 Apakah ada undang-undang untuk melindungi "whistle-blower" yang melaporkan pelanggaran / masalah lingkungan?

Tidak ada regulasi khusus mengenai perlindungan whistle-blower dalam pelanggaran / masalah lingkungan. Namun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011, beberapa perlindungan whistle-blower diberikan untuk kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.

5 Apakah tindakan kelompok atau "kelompok" tersedia untuk mengejar klaim lingkungan, dan apakah tersedia hukuman atau kerusakan contoh?

Ya, menurut Pasal 91 UU Lingkungan Hidup, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok atas nama sendiri dan / atau untuk kepentingan masyarakat, atas kerugian yang diderita akibat pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan. Prosedur gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2002.

Berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, tersedia hukuman atau ganti rugi dan dapat dikenakan untuk kejahatan lingkungan tertentu.

6 Apakah individu atau kelompok kepentingan publik mendapat manfaat dari pengecualian apa pun dari kewajiban untuk membayar biaya saat mengejar litigasi lingkungan?

Berdasarkan UU No. 48 tahun 2009 tentang The Powers of the Judiciary, penggugat dapat meminta pengecualian dari kewajiban untuk membayar biaya pengadilan saat mengejar litigasi. Jika penggugat tidak memiliki sumber daya ekonomi untuk membayar biaya, mereka akan dibayar oleh Negara.


Perdagangan Emisi dan Perubahan Iklim

1 Skema perdagangan emisi apa yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia dan bagaimana pasar perdagangan emisi berkembang di sana?

Indonesia menerapkan mekanisme pembangunan bersih (“CDM”), yang menghasilkan kredit emisi melalui proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca di berbagai sektor.

CDM adalah salah satu mekanisme di bawah Protokol Kyoto, yang akan berakhir pada tahun 2020. Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Negara untuk Mengurangi Efek Rumah Kaca dikeluarkan pada tahun 2011 dan menetapkan berbagai kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengurangi efek rumah kaca di pertanian. , energi dan transportasi, kehutanan dan lahan gambut, kawasan industri, dan pengelolaan limbah, serta cara memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca.

Dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim, Pemerintah Indonesia juga memiliki program yang disebut Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (“REDD +”). REDD + mendapatkan momentum besar di Indonesia, terutama setelah Pemerintah menandatangani letter of intent (“LoI”) dengan Norwegia pada 2010.

Pada 2015, Peraturan Presiden No. 16/2015 dikeluarkan di mana BP REDD + dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (“DNPI”) diintegrasikan ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLH kini telah mengeluarkan pedoman untuk mempersiapkan aksi adaptasi perubahan iklim.

2 Selain skema perdagangan emisi yang disebutkan dalam pertanyaan 9.1 di atas, apakah ada persyaratan lain untuk memantau dan melaporkan emisi gas rumah kaca?

Berbagai regulasi terkait CDM telah dikeluarkan untuk sektor terkait, seperti energi, pembangkit listrik, dan kehutanan. Misalnya, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14 / Menhut-II / 2004 mengatur tata cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka CDM.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 206 tahun 2005 membentuk Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih yang peran utamanya adalah menyetujui proyek CDM yang diusulkan jika memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan nasional dan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan setiap proyek.

3 Apa pendekatan kebijakan keseluruhan untuk regulasi perubahan iklim di yurisdiksi Indonesia?

Pendekatan kebijakan utama secara keseluruhan adalah untuk mengurangi efek rumah kaca, seperti yang ditunjukkan dalam Rencana Tindakan Negara Bagian untuk Mengurangi Efek Rumah Kaca. Indonesia juga telah meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change (berdasarkan UU No. 6 tahun 1994) dan Protokol Kyoto (berdasarkan UU No. 17 tahun 2004).

Sejak meratifikasi kedua konvensi tersebut, berdasarkan UU Lingkungan Hidup, Pemerintah, melalui KLH, memiliki tugas untuk mengidentifikasi emisi gas rumah kaca.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mensyaratkan identifikasi emisi gas rumah kaca untuk merumuskan kebijakan perubahan iklim. KLH juga telah mengeluarkan pedoman untuk mempersiapkan aksi adaptasi perubahan iklim.

Selanjutnya, KLH juga telah membentuk Satuan Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan yang,


Asbes

1 Apa pengalaman litigasi asbes di yurisdiksi Indonesia?

Karena Indonesia tidak melarang asbes, hingga saat ini tidak ada kasus terkait litigasi asbes.

2 Apa tugas pemilik / penghuni lokasi terkait dengan asbes di lokasi?

Berdasarkan Keputusan 1985, manajemen badan usaha (yaitu pemberi kerja) yang menggunakan asbes (atau B3) harus menyediakan alat pelindung (pakaian) kepada pekerjanya. Itu juga harus mengukur partikel debu asbes di udara di lingkungan kerja setiap tiga bulan atau dengan frekuensi tertentu.

Sistem ventilasi yang tepat harus dipasang di setiap area / ruangan kerja dan harus diperiksa setiap tiga bulan. Hasil inspeksi ini harus disimpan dalam arsip setidaknya selama tiga tahun.

Limbah asbes harus dibuang dengan menyebarkannya secara merata di tanah dan menutupinya dengan tanah hingga kedalaman minimal 25 cm atau dengan cara lain yang sesuai.


Kewajiban Asuransi Lingkungan

1 Jenis asuransi lingkungan apa yang tersedia di pasar, dan seberapa besar peran asuransi risiko lingkungan di yurisdiksi Indonesia?

Hanya satu jenis asuransi lingkungan untuk menutupi dampak limbah B3 tersedia di Indonesia.

Hal ini diwajibkan dalam Permenkes 18/2009 yang mewajibkan setiap perusahaan yang kegiatan utamanya mengelola dan / atau mengolah limbah B3 yang bukan berasal dari kegiatannya sendiri memiliki jaminan lingkungan untuk pengelolaan limbah B3-nya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2014 terdapat 83 perusahaan asuransi kerugian di Indonesia. Namun, hanya sedikit dari mereka yang menyediakan asuransi lingkungan di pasar.

2 Apa pengalaman klaim asuransi lingkungan di yurisdiksi Indonesia?

Sayangnya, kami mengetahui tidak ada klaim asuransi lingkungan yang diajukan di Indonesia. Karena UU Lingkungan relatif baru, tidak ada preseden untuk klaim asuransi lingkungan.


Update

Pada awal tahun 2017, Pemerintah digugat oleh masyarakat yang dinilai tidak berbuat cukup banyak untuk mengatasi bencana kebakaran hutan di Kalimantan.

Dalam putusannya atas perkara Nomor 3555 K / PDT / 2018, hakim Pengadilan Negeri menilai bahwa penanggulangan bencana di negara manapun, termasuk Indonesia, adalah tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu tindakan hukum Penggugat merupakan cara yang tepat dan tepat untuk buat pemerintah sadar akan masalah tersebut.

Putusan pengadilan termasuk perintah berikut kepada Pemerintah:

  • Presiden Jokowi harus mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang penting untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
  • Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan tim gabungan untuk menangani masalah lingkungan; dan
  • Gubernur Kalimantan harus membentuk tim khusus penanggulangan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah di setiap wilayah desa yang beranggotakan masyarakat setempat.

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada 22 Maret 2017. Pemerintah kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun pada Juli 2019, Mahkamah Agung memutuskan untuk memenangkan Penggugat dan membatalkan kasasi Pemerintah.